HAKI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENDAHULUAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Hak atas kekayaan intelektual pada saat ini bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol saja, melainkan Hak atas kekayaan intelektual memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Hak atas kekayaan intelektual yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Hal ini karena konsumen menilai Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Konsumen dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan Hak atas Kekayaan Intelektual tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki pengakuan atas Hak atas Kekayaan Intelektual dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.

Fungsi utama dari penguasaan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara-produki yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.

Apabila kita simak landasan pemikiran filosofis yang menjiwai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihatlah bahwa pembentuk undang-undang mendasarkan pada pandangannya, bahwa ditujukan  untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, menurut pembentuk Undang-Undang, akan dilakukan melalui dua strategi dasar, yaitu di satu sisi melalui upaya memberdayakan konsumen, yang akan ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan disisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh serta mendorong tumbuhnya sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau intelectual property right telah cukup kental di pikiran kita. HAKI memang bukan barang baru di Indonesia ini, terlebih dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan industri kreatif diIndonesia. HAKI yang pada umumnya terkait dengan hak paten, hak cipta, dan merek dagang ini memberikan hak tertentu kepada pemegangnya untuk waktu tertentu mengecualikan pihak lain dalam memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut. Perlindungan atas HAKI memang diakui penting dalam meningkatkan inovasi dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Dapat dibayangkan, apa jadinya negara           ini kalau insentif untuk melakukan inovasi tidak diperhatikan. Bisa-bisa semua produk atau jasa yang ada di tanah air kita ini berasal dari negara lain.

HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya. Kekuatan pasar tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak terdapat teknologi atau produk serupa yang dapat menjadi subtitusi. Akibatnya, dapat terjadi inefisiensi dimana pemilik hak akan membatasi penjualan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar dan memaksimalisasi keuntungan mereka. Dari sisi persaingan usaha juga dapat ditemukan fenomena bahwa perilaku monopolistik tersebut dapat diperkenankan apabila hanya dilakukan pada jangwa pendek dan tetap dapat dibuktikan memberikan manfaat jangka panjang yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Dualisme pemikiran inilah yang membuat isu mengenai HAKI menjadi menarik untuk ditelaah.

Dua sisi pedang yang dimiliki HAKI ini sebenarnya telah mendapat perhatian dunia, khususnya dalam mempertimbangan sejauh mana perlindungan atas HAKI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut diterjemahkan dalam perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS) yang dinegosiasikan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Perjanjian tersebut memperkenalkan adanya standar minimal atas perlindungan dan penegakan hukum bagi HAKI dalam sistem perdagangan internasional (cross boarder) dan bersifat mengikat kepada seluruh negara anggota. Peranan kebijakan persaingan atas HAKI dalam TRIPS juga dinyatakan spesifik. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa negara anggota diperkenankan mengadopsi berbagai cara pencegahan atau pengendalian praktek persaingan usaha tidak sehat dalam HAKI berdasarkan hukum di negara bersangkutan.

Penyalahgunaan HAKI secara umum dapat dibedakan pada sifat perjanjiannya, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam bentuk adanya koordinasi antar pesaing yang berdampak pada persaingan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa kondisi dimana pemegang HAKI melakukan perjanjian dengan pemegang HAKI lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang disepakati bersama atas produk atau jasa yang terkait dengan teknologi barang yang mereka miliki. Kerjasama tersebut bisa dilakukan secara sendiri ataupun melalui pembentukan suatu usaha patungan (joint venture). Sedangkan secara vertikal, perjanjian terjadi dalam hal pemegang HAKI bekerjasama dengan perusahaan pengguna produk HAKI tersebut (sebagai barang input). Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan dengan cara penetapan harga bersama dengan tujuan mengurangi biaya transaksi di antara mereka.

Secara khusus, berbagai perilaku penyalahgunaan HAKI tersebut dapat berupa pembagian wilayah, perjanjian eksklusif, penjualan bersyarat (tying), dan penolakan pemberian lisensi (refusal to license). Pembagian wilayah dilakukan apabila pembagian pasar menjadi beberapa wilayah dan membatasi perdagangan dimungkinkan, maka pemegang HAKI cenderung akan memilih untuk menunjuk satu pemegang izin tertentu untuk pada wilayah-wilayah tertentu. Perjanjian ekslusif sering digunakan untuk mencegah pemegang HAKI untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi yang dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini, umumnya retalier tidak diperkenankan menjual produk pesaing. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya free rider memanfaatkan persaingan tersebut dan untuk mengembangkan hubungan teknologi antara pemegang dan pemberi HAKI. Penjualan bersyarat juga kerap digunakan dalam mewajibkan konsumen untuk menggunakan penyedia barang terkait dengan berlindung pada alasan mempertahankan kualitas produk yang dimilikinya.

Terhadap perlindungan konsumen  dari pelaku usaha dalam hal  penyusunan Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggeris dengan standardized contract, standard contract atau contract of adhesion. Pada awal dimulainya sistem perjanjian, kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian   tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu.

PENUTUP

Kesimpulan

–       HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya sekaligus meningkatkan kompetisi di pasar jika perilaku tersebut dilakukan secara benar.

–       Dalam hal melakukan produksi pelaku usaha harus menjamin bahwa produknya pada saat pembelian dalam keadaan prima sehingga biasa dipakai dengan aman. Jadi, terhadap suatu produk yang baru dibeli dan dipakai, Pelaku usaha maupun konsumen masing–masing mempunyai tanggung jawab.

–       Terhadap perlindungan konsumen  dari pelaku usaha dalam hal  penyusunan Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku yang mana kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting.

 

Saran

Masalah etis menjadi lebih berat lagi, karena dalam hal ini konsumen sendiri tidak berdaya. Pada umumnya boleh dikatakan, konsumen sendiri juga mempunyai tranggung jawab. Seperti sudah kita lihat sebelumnya, dari konsumen dapat diharapkan ia bersikap kritis dalam menilai produk yang akan dibeli dan dikonsumsi itulah kebenaran yang terkandung dalam pepatah kuno caveat emptor (hendaknya si pembeli berhati – hati).

 

 

  1. CONTOH KASUS

Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi. Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985. Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987.

Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd. Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya. Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.

Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
  3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
  4. Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
  5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
  7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.
By riyantobbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s