Kasus HAKI “Pembajakan Musik”

Pembajakan di bidang musik dan lagu makin memprihatinkan, terlebih saat ini semakin mudah mendistribusikan lagu lewat internet. Bahkan penegakan hukum UU Hak Cipta (HaKI) masih jauh dari yang diharapkan. Di lain sisi, setiap pemilik hak cipta berhak mendapatkan perlindungan untuk setiap karyanya. Persoalan inilah yang coba diangkat menjadi bahan perbincangan hangat dalam diskusi “Pelanggaran Hak Cipta dan Penyebarluasan Musik MP3 melalui Internet” di Gedung AHU Departemen Hukum dan HAM, Jumat (25/4/2008).
Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Dharma Oratmangun. Menurutnya, tata niaga industri musik di Indonesia sudah sangat primitif. “Bayangkan saja, lagu seorang kepala negara saja yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa dijaga oleh institusi hukum. Bagaimana dengan yang lain?” jelas Dharma memberikan contoh.
 Mewakili PAPPRI, Dharma mengaku sudah mengadakan pertemuan dengan SBY dan membicarakan masalah pembajakan musik ini. SBY sendiri, lanjut Dharma, sangat concern dengan kasus pembajakan musik dan sudah memerintahkan PAPPRI untuk melakukan kajian-kajian mengenai masalah ini, termasuk tentang UU HaKI.
PAPPRI juga mendesak agar pemerintah mengatur dan segera melakukan restrukturisasi tata niaga industri musik di Indonesia. Pasalnya, ada beberapa kalangan industri musik yang tidak mau transparan dalam pemberian royalti. Hal ini dikarenakan sistem kontrolnya tidak jalan.
“Parahnya lagi, ada industri yang tidak mau dikontrol. Padahal jelas-jelas mereka juga dirugikan. Kalau begini terus, lama-lama industri musik bisa mati,” ujarnya. Kerugian terbesar yang ditimbulkan dalam pembajakan musik, menurut Dharma, adalah matinya budaya kreativitas dalam industri musik Indonesia yang tidak bisa diukur nilainya.

PENYELESAIAN

Mengatur dan segera merestrukturisasi tata niaga industri musik di Indonesia merupakan salah satu jalan keluar untuk segera mengatasi pembajakan yang merupakan pelanggaran Hak Cipta tersebut.

By riyantobbs

HAKI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENDAHULUAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Hak atas kekayaan intelektual pada saat ini bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol saja, melainkan Hak atas kekayaan intelektual memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Hak atas kekayaan intelektual yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Hal ini karena konsumen menilai Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Konsumen dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan Hak atas Kekayaan Intelektual tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki pengakuan atas Hak atas Kekayaan Intelektual dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.

Fungsi utama dari penguasaan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara-produki yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.

Apabila kita simak landasan pemikiran filosofis yang menjiwai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihatlah bahwa pembentuk undang-undang mendasarkan pada pandangannya, bahwa ditujukan  untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, menurut pembentuk Undang-Undang, akan dilakukan melalui dua strategi dasar, yaitu di satu sisi melalui upaya memberdayakan konsumen, yang akan ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan disisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh serta mendorong tumbuhnya sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau intelectual property right telah cukup kental di pikiran kita. HAKI memang bukan barang baru di Indonesia ini, terlebih dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan industri kreatif diIndonesia. HAKI yang pada umumnya terkait dengan hak paten, hak cipta, dan merek dagang ini memberikan hak tertentu kepada pemegangnya untuk waktu tertentu mengecualikan pihak lain dalam memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut. Perlindungan atas HAKI memang diakui penting dalam meningkatkan inovasi dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Dapat dibayangkan, apa jadinya negara           ini kalau insentif untuk melakukan inovasi tidak diperhatikan. Bisa-bisa semua produk atau jasa yang ada di tanah air kita ini berasal dari negara lain.

HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya. Kekuatan pasar tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak terdapat teknologi atau produk serupa yang dapat menjadi subtitusi. Akibatnya, dapat terjadi inefisiensi dimana pemilik hak akan membatasi penjualan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar dan memaksimalisasi keuntungan mereka. Dari sisi persaingan usaha juga dapat ditemukan fenomena bahwa perilaku monopolistik tersebut dapat diperkenankan apabila hanya dilakukan pada jangwa pendek dan tetap dapat dibuktikan memberikan manfaat jangka panjang yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Dualisme pemikiran inilah yang membuat isu mengenai HAKI menjadi menarik untuk ditelaah.

Dua sisi pedang yang dimiliki HAKI ini sebenarnya telah mendapat perhatian dunia, khususnya dalam mempertimbangan sejauh mana perlindungan atas HAKI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut diterjemahkan dalam perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS) yang dinegosiasikan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Perjanjian tersebut memperkenalkan adanya standar minimal atas perlindungan dan penegakan hukum bagi HAKI dalam sistem perdagangan internasional (cross boarder) dan bersifat mengikat kepada seluruh negara anggota. Peranan kebijakan persaingan atas HAKI dalam TRIPS juga dinyatakan spesifik. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa negara anggota diperkenankan mengadopsi berbagai cara pencegahan atau pengendalian praktek persaingan usaha tidak sehat dalam HAKI berdasarkan hukum di negara bersangkutan.

Penyalahgunaan HAKI secara umum dapat dibedakan pada sifat perjanjiannya, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam bentuk adanya koordinasi antar pesaing yang berdampak pada persaingan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa kondisi dimana pemegang HAKI melakukan perjanjian dengan pemegang HAKI lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang disepakati bersama atas produk atau jasa yang terkait dengan teknologi barang yang mereka miliki. Kerjasama tersebut bisa dilakukan secara sendiri ataupun melalui pembentukan suatu usaha patungan (joint venture). Sedangkan secara vertikal, perjanjian terjadi dalam hal pemegang HAKI bekerjasama dengan perusahaan pengguna produk HAKI tersebut (sebagai barang input). Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan dengan cara penetapan harga bersama dengan tujuan mengurangi biaya transaksi di antara mereka.

Secara khusus, berbagai perilaku penyalahgunaan HAKI tersebut dapat berupa pembagian wilayah, perjanjian eksklusif, penjualan bersyarat (tying), dan penolakan pemberian lisensi (refusal to license). Pembagian wilayah dilakukan apabila pembagian pasar menjadi beberapa wilayah dan membatasi perdagangan dimungkinkan, maka pemegang HAKI cenderung akan memilih untuk menunjuk satu pemegang izin tertentu untuk pada wilayah-wilayah tertentu. Perjanjian ekslusif sering digunakan untuk mencegah pemegang HAKI untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi yang dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini, umumnya retalier tidak diperkenankan menjual produk pesaing. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya free rider memanfaatkan persaingan tersebut dan untuk mengembangkan hubungan teknologi antara pemegang dan pemberi HAKI. Penjualan bersyarat juga kerap digunakan dalam mewajibkan konsumen untuk menggunakan penyedia barang terkait dengan berlindung pada alasan mempertahankan kualitas produk yang dimilikinya.

Terhadap perlindungan konsumen  dari pelaku usaha dalam hal  penyusunan Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggeris dengan standardized contract, standard contract atau contract of adhesion. Pada awal dimulainya sistem perjanjian, kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian   tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu.

PENUTUP

Kesimpulan

-       HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya sekaligus meningkatkan kompetisi di pasar jika perilaku tersebut dilakukan secara benar.

-       Dalam hal melakukan produksi pelaku usaha harus menjamin bahwa produknya pada saat pembelian dalam keadaan prima sehingga biasa dipakai dengan aman. Jadi, terhadap suatu produk yang baru dibeli dan dipakai, Pelaku usaha maupun konsumen masing–masing mempunyai tanggung jawab.

-       Terhadap perlindungan konsumen  dari pelaku usaha dalam hal  penyusunan Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku yang mana kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting.

 

Saran

Masalah etis menjadi lebih berat lagi, karena dalam hal ini konsumen sendiri tidak berdaya. Pada umumnya boleh dikatakan, konsumen sendiri juga mempunyai tranggung jawab. Seperti sudah kita lihat sebelumnya, dari konsumen dapat diharapkan ia bersikap kritis dalam menilai produk yang akan dibeli dan dikonsumsi itulah kebenaran yang terkandung dalam pepatah kuno caveat emptor (hendaknya si pembeli berhati – hati).

 

 

  1. CONTOH KASUS

Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi. Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985. Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987.

Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd. Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya. Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.

Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
  3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
  4. Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
  5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
  7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.
By riyantobbs

HUKUM PERIKATAN

 

1.Pengertian perikatan.

Asal kata perikatan dari obligatio (latin), obligation (Perancis, Inggris)  Verbintenis (Belanda = ikatan atau hubungan). Selanjutnya Verbintenis mengandung banyak pengertian, di antaranya:

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbullah suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Intinya, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

2.  DASAR HUKUM PERIKATAN

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

  • Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
  • Perikatan yang timbul undang-undang.

Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata

  • Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

3.Azas-azas Dalam Hukum Perikatan.

Azas-azas hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :

  • Azas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, cara ini dikatakan ‘sistem terbuka’, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

 

  • Azas Konsensualisme

Azas ini berarti, bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yaitu :

  1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri.
  2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
  3. Mengenai suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab yang halal.

4.  WANPRESTASI DAN AKIBAT – AKIBATNYA

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya ia (alpa) atau ingkar janji.

Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2.       Melaksanakan apa yand dijanjikannua, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

3.       Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

4.       Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat-akibat Wansprestasi

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni

1.Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni

  1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
  2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;
  3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
            Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko
            Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

5.  HAPUSNYA PERIKATAN

Perihal hapusnya perikatan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1381 menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yaitu :

  1. Pembayaran
  2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.
  3. Pembaharuan utang (inovatie)
  4. Perjumpaan utang (kompensasi)
  5. Percampuran utang.
  6. Pembebasan utang.
  7. Musnahnya barang yang terutang
  8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.

Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah :

  1. Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I).
  2. Kadaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7).

Sumber:

http://tiarramon.wordpress.com

http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan

http://rischaandriana.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan.html

By riyantobbs

TULISAN MENGENAI ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Pengertian dan tujuan aspek hukum ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.

 

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

 

Hukum Ekonomi di bedakan menjadi 2,yaitu :

 

1.      Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.

2.      Hukum Ekonomi social, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Asas-asas hukum ekonomi indonesia :

a.       Asas manfaat

b.      Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan.

c.       Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

d.      Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.

e.       Asas usaha bersama atau kekeluargaan

f.       Asas demokrasi ekonomi.

g.      Asas membangun tanpa merusak lingkungan.

 

SUMBER-SUMBER HUKUM

 

Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal:

1.       Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

2.       Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:

a.       Undang-undang (statute

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

b.      Kebiasaan (costum)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama.

c.       Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)

Keputusan Hakim ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standart-arresten) untuk mengambil keputusan.

d.      Traktat (treaty)

Traktat yaitu perjanjian mengikat antara kedua belah pihak yang terkait tentang suatu hal.

e.      Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

Doktrin yaitu pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

 

NORMA HUKUM DALAM EKONOMI

Norma merupakan  ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atau tindakan yang menyimpang.Norma dibangun atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk mempertahankan nilai sosial.

 

Jenis-Jenis Norma Sosial:

 

1. Norma Sosial Dilihat Dari Sanksinya:

1)Tata Cara .merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya.Misal:aturan memegang garpu dan sendok saat makan dan penyimpangannya:bersendawa saat makan/

2)Kebiasaan.merupakan cara bertindak yang digemari oleh masyarakan dan dilakukan berulang-ulang,mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari tata cara,misal:membuang sampah pada tempatnya dan penyimpangannya:membuang sembarangan dan mendapat teguran bahkan digunjingkan masyarakat.

3)Tata Kelakuan.merupakan norma yang bersumber kepada filsafat,ajaran agama dan ideolagi yang dianut masyarakat.Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarang suatu perbuatan sehingga secara langsung ia merupakan alat pengendalian sosial agar anggota masyarakat menyesuaikan tindakan-tindakan itu.

4)Adat.merupakan norma yang tidak tertulis namu kuat mengika sehingga anggota masyarakat yangmelanggar adat akan menderita karena sanksi keras yang kadang secara tidak langsung seperti pengucilan,dikeluarkan dari masyarakat,atau harus memenuhi persyaratan tertentu.

5)Hukum.merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis.Sanksinya tegas dan merupakan suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang beirsi ketentuan,perintah,kewajiban dan larangan agar tercipta ketertiban dan keadilan.

 

2.       Norma Sosial Dilihat dari Sumbernya:

 

1)Norma agama,yakni ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama(wahyu dan revelasi)

2)Norma kesopanan,ketentuan hidup yang berlaku dalam interaksi sosial masyarakat

3)Norma kesusilaan,ketentuan yang bersumber pada hati nurani,moral,atau filsafat hidup.

4)Norma hukum,ketentuan tertulis yang berlaku dari kitab undang-undang suatu negara

 

Fungsi Norma Sosial:

a)Sebagai pedoman atau patokan perilaku pada masyarakat

b)Merupakan wujud konkret dari nilai yang ada di masyarakat

c)Suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat

 

By riyantobbs

Telur Asin Yuu Kita Smille

RUANG LINGKUP

 

Rencana yang saya ingin buat adalah Usaha dalam penjualan telur asin khususnya telur asin dari kota Brebes, Jawa Tengah. Sebab telur asin dari kota brebes memiliki rasa yang berbeda. Usaha yang ingin buat yaitu di daerah kota wilayah depok .Biar orang tidak usah jauh beli ke Brebes. Selain itu juga telur asli dari Brebes belum ada di kota depok. Oleh sebab itu saya ingin buka usaha telor asin dari Brebes. Tujuan pemasaran telur asin dengan cara kerja sama dengan toko warteg atau juga dengan cara di Ecer kepada warga. Toko yang ingin saya buat di jalan Margonda sebab merupakan jalan utama di kota depok.

 

TINJAUAN PUSTAKA

 

Telur asin produksi brebes mempunyai ciri khas yaitu gurih, rasa asin yang merata di sebuah bagian luar telur dan warna merah kecoklatan pada bagian kuning telur yang kaya omega-3 dan protein. Telur asin yang baik, akan terlihat bila telah kita dibelah. Tandanya, kuningnya berada di tengah, minyaknya hanya di bagian pinggir atau masir, rasa dan aromanya enak serta tidak busuk.

 

KESIMPULAN

 

Usaha telur asin yang akan saya pasarkan memiliki 2 rasa yaitu panggang, rebus. Selain kedua rasa saya akan menjalankan promosi pada saat pembukaan serta menjalankan siap antar biar pembeli tidak usah datang langsung ke toko.

 

Sumber:

http://travel.kompas.com/read/2013/08/08/1504081/Gurih.dan.Nikmatnya.Telur.Asin.Khas.Brebes

http://www.docstoc.com/docs/85885124/Proposal-Wirausaha-Telur-Asin

By riyantobbs

PT PUPUK SRIWIDJAJA

BAB 7

JENIS-JENIS DAN BENTUK KOPERASI

Jenis koperasi menurut PP 60/1959 PT Pupuk Sriwidjaja merupakan jenis koperasi industri sebab bergerak di bidang industri pupuk dan kimia lainnya. Menurut  teori klasik PT Pupuk Sriwidjaja  termasuk dalam jenis koperasi penghasil atau koperasi produksi yang berkaitan dengan industri pupuk. Konsep penggolongan koperasi (Undang-undang No. 12/67 pasal 17) PT Pupuk Sriwidjaja adalah Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efesiensi suatu golongan masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas / kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya. PT Pupuk Sriwidjaja menurut bentuk koperasi (Sesuai PP No. 60 Tahun 1959) yaitu koperasi induk sebab pelopor  produsen pupuk nasional dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. PT Pupuk Sriwidjaja menurut bentuk koperasi (Administrasi Pemerintah; PP 60 Tahun 1959) termasuk di tiap daerah Tingkat 1 ditumbuhkan Gabungan Koperasi sebab  terletak di Palembang sumatera selatan. PT Pupuk Sriwidjaja adalah koperasi sekunder karena koperasi yang beranggota-anggotanya yaitu organisasi koperasi.

Kesimpulan:

Dari analisis di atas saya simpulkan bahwa PT Pupuk Sriwidjaja merupakan jenis koperasi industri dan menurut teori klasik PT Pupuk Sriwidjaja jenis koperasi pengahasil / koperasi produksi. Menurut bentuk koperasi PT Pupuk Sriwidjaja yaitu koperasi induk dan koperasi sekunder.

BAB 8

PERMODALAN KOPERASI

KONSEP MODAL

PT Pupuk Sriwidjaja pada tahun 2012 mempunyai modal sebesar 3.904.782 (dalam jutaan rupiah). Terdiri dari modal jangka panjang  sebesar 795.014 dan modal jangka pendek sebesar 901.491 (dalam jutaan rupiah).

SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI

Sumber-sumber modal koperasi (UU NO.12/1967) PT Pupuk Sriwidjaja memiliki simpanan pokok pada tahun 2012 sebesar 1.174.109 (dalam jutaan rupiah), simpanan wajib 5.285.493, simpanan sukarela 492.802, dan modal sendiri 3.904.782 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan menurut sumber-sumber modal koperasi (UU No. 25/1992) PT Pupuk Sriwidjaja pada tahun 2012 memiliki modal sendiri sebesar 3.904.782 (dalam jutaan rupiah) dan modal pinjaman 1.696.505 (dalam jutaan rupiah).

DISTRIBUSI CADANGAN  KOPERASI

Cadangan menurut UU No. 25/1992 PT Pupuk Sriwidjaja pada taun 2012 adalah 1.764.690 (dalam jutaan rupiah).

Kesimpulan:

Menurut saya berdasarkan analisis diatas saya simpulkan bahwa PT Pupuk Sriwidjaja tahun 2012 mempunyai modal 3.904.782 (dalam jutaan rupiah), cadangan 1.764.690 (dalam jutaan rupiah), dan modal pinjaman 1.696.505 (dalam jutaan rupiah).

BAB 9

EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI ANGGOTA

Efek-Efek Ekonomis  koperasi

Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja adalah dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Pada dasarnya setiap anggota akan berpartipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja:

  • Jika kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
  • Jika pelayanan itu di tawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan di banding yang di perolehnya dari pihak-pihak lain di luar koperasi.

Efek Harga dan Efek Biaya

Partisipasi anggota menentukan keberhasilan PT Pupuk Sriwidjaja. Sedangkan tingkat partisipasi anggota di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi secara utilitarian maupun normatif.

Penyajian dan Analisis  Neraca Pelayanan

Ada dua faktor utama yang mengharuskan PT Pupuk Sriwidjaja meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

  • Adanya persaingan dari organisasi lain organisasi lain
  • Perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Perubahan kebutuhan ini akan menentukan pola kebutuhan anggota dalam mengkonsumsi produk-produk yang di tawarkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja

BAB 10

EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DI LIHAT DARI SISI PERUSAHAAN

Efesienssi Perusahaan koperasi PT Pupuk Sriwidjaja

Tidak di pungkiri bahwa PT Pupuk Sriwidjaja adalah Badan Usaha yang kelahirannya di landasi oleh fikiran sebagai usaha kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Oleh karena itu PT Sriwidjaja tidak boleh terlepas dari ukuran efesiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utamanya melayani anggota.

Manfaat ekonomi langsung (MEL) PT Pupuk Sriwidjaja adalah penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun eksport.

Manfaat ekonomi tidak langsung (METL) PT pupuk Sriwidjaja adalah untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan pruduksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh indonesia.

Produktivitas koperasi PT Pupuk Sriwidjaja pada tahun 2011-2012

1

Analisan laporan keuangan

2

BAB 11

PERANANAN KOPERASI

Peranan koperasi dalam berbagai bentuk pasar berdasarkan sifat dan bentuknya PT Pupuk Sriwidjaja adalah Pasar dengan persaingan sempurna (perfect competitive market) sebab PT Pupuk Sriwidjaja sebagai pelopor prudusen pupuk urea di indonesia dengan tujuan utama untuk melaksanakan program pemerintah dalam bidang pertanian. Selain itu PT Pupuk Sriwidjaja bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan public service obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional. PT Pupuk Sriwidjaja juga masuk kedalam pasar Oligopoli sebab PT Sriwidjaja sebagai produsen pupuk nasional dan dalam penjualannya mengunakan strategi subsidi bagi kebutuhan para petani dan non subsidi bagi kebutuhan perkebunan, eksport dan industri.

Sumber :

http://www.pusri.co.id

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/jenis-dan-bentuk-koperasi/view

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/permodalan-koperasi/view

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat-dari-sisi

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat-dari-sisi-1

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/peranan-koperasi

By riyantobbs

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA

BAB 4

TUJUAN DAN FUNGSI

BADAN USAHA

  • Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA adalah badan usaha atau perusahaan yang seacara sah  telah ber badan hukum dan ijin usaha Berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 14020.BH/KWK.11/V/2001 tanggal 2001.
  • KSP INTIDANA Sejak berdiri sampai sekarang  telah berkembang cukup bagus, hal ini berdasarkan indicator Peningkatan Asset, Jumlah Kantor Cabang, dan Anggota/Calon Anggota yang dilayani.
  • lima orang anggota Koperasi yang sekaligus menjadi pengurus Koperasi yang pertama yaitu Goentoro Prayogo sebagai Ketua I, Heru Jatmiko/Ketua II, Handoko/Sekretaris I, Eko Bambang Setyono/Sekretaris II, dan Heryanto sebagai Bendahara.

TUJUAN DAN NILAI

KSP INTIDANA bertujuan untuk Menjadi pelopor koperasi yang terpercaya, aman, kuat, berkembang, berbasis teknologi dan dapat memberikan manfaat lebih untuk usaha kecil dan menengah bagi masyarakat.

KONTRIBUSI TEORI BISNIS PADA SUCCESS KOPERASI

Menurut saya KSP INTIDANA Pada hal ini menggunakan  Teori maximizition of management utility sebab KSP INTIDANA dalam hal ini menganuk sistem koperasi jadi yang cocok teori ini.

KONTRIBUSI TEORI LABA PADA SUCCESS KOPERASI

KSP INTIDANA menurut saya menggunakan konsep laba dalam koperasi (SHU) sebab yang menjadi tolak ukur keberhasilnya bukan barang melainkan partisipasi anggotanya.

KEGIATAN USAHANYA

KSP INTIDANA Bergerak di bidang permodalan yaitu dengan cara simpan pinjam. Di KSP INTIDANA tersedia layanan seperti Layanan Autodebet, Layanan autodebet membantu Anda dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan rutin bulanan, seperti air, listrik, telepon, handphone atau tagihan lainnya secara otomatis setiap bulannya sehingga Anda terhindar dari tunggakan tagihan.

Layanan Automatic Fund Transfer (AFT), Layanan AFT menjadikan hidup lebih nyaman karena membantu Anda dalam melakukan transfer dana rutin secara otomatis kepada keluarga atau mitra bisnis sehingga Anda tidak perlu khawatir kewajiban Anda akan terlupakan.

PERMODALAN KOPERASI

Permodalan KSP INTIDANA terdiri dari modal sendiri dan modal  pinjaman (luar). Berikut saya lampirankan  laporan keuangan KSP INTIDANA dari tahun 2008-2012 dengan rinciam sebagai berikut:

 

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Aset *

  189.459.873

   253.638.529

   358.131.788

   486.690.584

      708.285.726

Kredit *

  125.651.199

   133.885.862

   188.620.951

   278.402.097

      415.768.849

Dana Pihak Ketiga *

  160.660.843

   209.941.738

   318.941.478

   264.548.202

      414.021.875

SHU *

           340.080

            396.077

           300.196

           333.229

               421.389

Karyawan #

                    358

                    407

                    426

                    477

                        638

Anggota #

                1.328

                 6.767

              68.721

              84.154

                  87.182

Calon Anggota #

              58.855

              62.010

              10.157

                9.347

                            -

* = satuan ribuan             # = satuan orang

 

KESIMPULANNYA:

Dari analisisi di atas saya dapat simpulkan bahwa KSP INTIDANA temasuk kedalam badan usaha yang ditunjukan Berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 14020.BH/KWK.11/V/2001 tanggal 2001. Yang bertujuan untuk Menjadi pelopor koperasi yang terpercaya, aman, kuat, berkembang, berbasis teknologi dan dapat memberikan manfaat lebih untuk usaha kecil dan menengah bagi masyarakat. Menurut saya Untuk mencapai kesuksesnya KSP INTIDANA mengunakan Teori maximizition of management utility dan konsep laba dalam koperasi (SHU) terus kegiatan yang di lakukan KSP INTIDANA diantaranya yaitu layanan autodebet, layanan Automatic Fund Transfer (ATF). Permodalan KSP INTIDANA terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (luar).

 

 

BAB 5

SISA HASIL USAHA

PENGERTIAN SHU

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut:

  • Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang di peroleh dalam satu tahun buku di kurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. pada tahun 2012 SHU KSP INTIDANA adalah 421.389 Ribu.

INFORMASI DASAR

Beberapa informasi dasar dalam perhitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut.

KSP INTIDANA pada tahun 2012 memiliki total SHU 421.389 Ribu dan juga memiliki total simpanan seluruh anggota sebesar 708.285.726 Ribu.

 

Keterangan Tahun 2012
ASET 708.285.726 Ribu
KREDIT 415.768.849 Ribu
DANA PIHAK KETIGA 414.021.875 Ribu
SHU 421.389 Ribu
KARYAWAN 638 Orang
ANGGOTA 87.182 Orang
CALON ANGGOTA -

 

RUMUS PEMBAGIAN SHU

Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. SHU per Anggota dapat dihitung dengan rumus:

SHUA= JUA + JMA

Dimana:

SHUA= Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA   = Jasa Usaha Anggota

JMA  = Jasa Modal Anggota

PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU KOPERASI

  1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
  2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
  3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
  4. SHU anggota dibayar secara tunai.

Pembagian SHU KSP INTIDANA dilakukan secara transparan yang bisa dilihat pada laporan keuangan nya.

 

Kesimpulannya:

Dari analisa yang telah saya lakukan terhadap KSP INTIDANA saya simpulkan bahwa KSP INTIDANA pada tahun 2012 memiliki SHU sebesar 421.389 Ribu dan berdasarkan informasi dasar dalam perhitungan SHU anggota memiliki total simpanan seluruh anggota sebesar 708.285.726 Ribu. Pembagian SHU anggota KSP INTIDANA dilkukan secara transparan.

 

 

BAB 6

POLA MANAJEMEN KOPERASI

PENGERTIAN MANAJEMEN DAN PERANGKAT ORGANISASI

  • Definisi Paul Hubert Casselman dalam bukunya bejudul “The Cooperative Movement and some of its Problems” yang mengatakan bahwa: “Coopertion is an economic system with social content”.
  • Artinya koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandng unsur-unsur sosial didalam nya.
  • Menurut saya KSP INTIDANA masuk kedalam pengertian Paul Hubert Casselman sebab KSP INTIDANA mempunyai visi dapat memberikan manfaat lebih untuk usaha kecil dan masyarakat.
  • Menurut saya KSP INTIDANA masuk kedalam definisi manajemen menurut Stoner sebab KSP INTIDANA Sejak berdiri sampai sekarang  telah berkembang cukup bagus, hal ini berdasarkan indicator Peningkatan Asset, Jumlah Kantor Cabang, dan Anggota/Calon Anggota yang dilayani.
  • Menurut saya KSP INTIDANA masuk kedalam manajemen koperasi menurut Prof. Ewell Paul Roy, Ph.D sebab KSP INTIDANA mempunyai anggota 87.142 orang dan kayawan 638 pada tahun 2012 serta mempunyai pengurus sebagai berikut Goentoro Prayogo sebagai Ketua I, Heru Jatmiko/Ketua II, Handoko/Sekretaris I, Eko Bambang Setyono/Sekretaris II, dan Heryanto sebagai Bendahara.
  • Sedangkan menurut UU No. 25/1992 yang temasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah: Rapat anggota, Pengurus, Pengawas.

 

RAPAT ANGGOTA

  • Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasinya.
  • KSP INTIDANA dalam melaksanakan rapat anggota menggunakan system delegasi (Perwakilan).

Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapakan:

  • Anggaran Dasar

Sampai dengan akhir tahun 2012 KSP INTIDANA telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) sebanyak 3 kali, yang terakhir dilaksanakan sesuai dengan Akte Notaris Semarang, Zulaicha, SH. Mkn. Nomor 25 tanggal 17 Juni 2010.

PENGURUS KOPERASI

Pengurus KSP INTI DANA Yaitu Handoko, SE (ketua), Yuni Eka Sarworini (bendahara 1), Henny Arcyanthi S (bendahara 2), Altamira Visiesti (sekertaris 1), Mahmudah (sekertaris 2)

PENGAWAS

Pengawas KSP INTIDANA Yaitu Rochadi,SE (ketua), Dra. Susilo Wardani (anggota), Etsa Sattya Graha (anggota), Badri Kasmin (anggota), Heny Purwaningsih (anggota).

PENDEKATAN SISTEM PADA KOPERASI

  • Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu: Pendekatan Sosiologi dan pendekatan Neo klasik. Dalam hal ini menurut saya KSP INTIDANA mempunyai sifat kedua-dua sebab KSP INTIDANA bertekad  untuk memberikan manfaat lebih untuk usaha kecil dan menengah bagi masyarakat.

INTERPRESTASI DARI KOPERASI SEBAGAI SISTEM

  • Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakn sebagai socio technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka, sistem ini di tunjukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan.
  • Tugas usaha pada sistem komunikasi (BCS) yang digunakan pada KSP INTIDANA dengan cara delegasi pada setiap menetapakan suatu keputusan.

 

Kesimpulannya:

Dari analisa di atas saya simpulkan KSP INTIDANA menurut saya koperasi yang mempunyai manajemen koperasi dan perangkat organisasi koperasi sesuai dengan pengertian para ahli maupun sesuai UU No. 25/1992. Dalam rapat anggota KSP INTIDANA menggunakan sistem delegasi. KSP INTIDANA pada tahun 2012 mempunyai Pengurus yaitu Handoko, SE (ketua), Yuni Eka Sarworini (bendahara 1), Henny Arcyanthi S (bendahara 2), Altamira Visiesti (sekertaris 1), Mahmudah (sekertaris 2). Dan pengawas koperasi yaitu Rochadi,SE (ketua), Dra. Susilo Wardani (anggota), Etsa Sattya Graha (anggota), Badri Kasmin (anggota), Heny Purwaningsih (anggota).

 

 

 

Refrensinya:

www.kspintidana.com

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/tujuan-dan-fungsi-koperasi/view

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/sisa-hasil-usaha/view

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/pola-manajemen-koperasi/view

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By riyantobbs

KOPERASI ORA UMUM

KONSEP KOPERASI

Munkner dari university of Marburg, Jerman Barat membedakan konsep koperasi menjadi dua, yaitu :

1. Konsep Koperasi Barat

Konsep Koperasi Barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbale balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Dari pengertian di atas koperasi dapat dinyatakan secara negative, yaitu :

“ organisasi bagi egoisme kelompok “. Namun demikian unsure egoistic ini diimbangi dengan unsure positif juga, yaitu :

  • Keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
  • Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan resiko bersama.
  • Hasil berupa surplus / keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.
  • Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya :

  • Promosi kegiatan ekonomi anggota.
  • Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertical.

 Dampak koperasi secara tidak langsung terhadap anggotanya :

  • Pengembangan kondisi social ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
  • Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
  • Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2.  Konsep Koperasi Sosialis

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suata tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan public, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting koperasi lain adalah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan social politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan system sosialis – komunis.

3Konsep Koperasi Negara Berkembang

Koperasi sudah berkembang dengan cirri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Perbedaan dengan konsep sosialis :

  • Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan factor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif.
  • Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.

 

LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan factor ideology dan pandangan hidup (way of life) yang dianut oleh Negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis besar, ideology Negara-negara di dunia ini dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu :

  • Liberalism / Kapitalisme
  • Sosialisme
  • Tidak termasuk liberalism maupun sosialisme        

Implementasi dari masing-masing ideology ini melahirkan system perekonomian yang berbeda-beda. Pada gilirannya, suatu system perekonomian tertentu akan saling menjiwai dengan koperasi sebagai subsistemnya.

Keterkaitan Ideologi, system perekonomian, dan aliran koperasi

 

Hubungan ideology, system perekonomian, dan aliran koperasi

 

Aliran Koperasi

Dengan mengacu kepada keterkaitan ideology dan system perekonomian di suatu Negara, maka secara umum aliran koperasi yang diianut oleh berbagai Negara di dunia dapat dikelompokan berdasarkan peran gerakan  koperasi dalam system perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah. Paul Hubert membaginya menjadi 3 aliran, yaitu :

  • Aliran Yardstick
  • Aliran Sosialis
  • Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

Aliran Yardstick

  • Umumnya dijumpai pada Negara-negara yang berideologis kapitalis atau yang menganut system perekonomian liberal.
  • Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh system kapitalisme.
  • Aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan penting dalam masyarakat, khususnya dalam system dan struktur perekonomiannya.
  • Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah melakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usaha. Jadi, maju tidaknya koperasi tetap terletak di anggota koperasi itu sendiri.

Aliran Sosialis

  • Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
  • Akan tetapi dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian, kaum sosialis yang diantaranya berkembang menjadi kaum komunis mengupayakan gerakan koperasi sebagai system komunis itu sendiri. Koperasi dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Dalam hal ini, otonomi koperasi menjadi hilang.
  • Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di Negara-negara ERopa Timur dan Rusia.

Aliran Persemakmuran

  • Memandang koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
  • Koperasi sebagai wdah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat.
  • Mereka yang menganut aliran ini berpendapat bahwa, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi rakyat  terutama yang berskala kecil akan lebih mudah dilakukan apabila melalui organisasi koperasi.
  • Organisasi ekonomi system kapitalis masih ttetap dibiarkan berjalan, akan tetapi tidak menjadi sokoguru perekonomian.
  • Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.
  • Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat kemitraan (partnership), dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

“Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi” karangan E.D. Damanik

Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara, yakni :

  • Cooperative Commonwealth School
  • School of Modified Capitalism / School of Competitive Yardstick
  • The Socialist School
  • Cooperative Sector School

 Cooperative Commonwealth School

  • Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan  dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.
  • M. Hatta dalam pidatonya tgl. 23 Agustus 1945 dg judul “Indonesia Aims and Ideals”, mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi (what we Indonesias want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth)

School of Modified Capitalism (Schooll Yardstick)

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis

The Socialist School

Suatu paham yang menganggap koperasi  sebagai bagian dari sistem sosialis

Cooperative Sector School

            Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara  kapitalis dan sosialis.

 

SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI

  • 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit
  • 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)
  • 1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen
  • 1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze
  • 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

  • 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.

Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”

  • 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.
  • 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya
  • 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.
  • 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
  • 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta.
  • 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  • Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.

 

 

 

 

PENGERTIAN KOPERASI

 

     Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia.

  • · Landasan Idiil ( pancasila )
  • · Landasan Mental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri )
  • · Landasan Struktural dan gerak ( UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 )

Koperasi adalah juga gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, undang – undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

 

a. Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

    Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut :

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

  • · Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).
  • · Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).
  • · Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to achieve a common economic end ).
  • · Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )
  • · Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )
  • · Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking ).

b. Definisi Koperasi Menurut Chaniago

    Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

 

c. Definisi Koperasi Menurut Hatta

    Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas tersebut adalah :

1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu

2. harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

3. Ukuran harus benar dan dijamin

4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

 

d. Definisi Koperasi Menurut Munkner

    Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

 

e. Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

    Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

  • · Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )
  • · Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hokum koperasi
  • · Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”
  • · Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
  • · Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

f. Definisi Koperasi Menurut Dr. Fay

   Dr. Fay pada tahun 1908 memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perserikatan dngan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi”.

 

g.Definisi Koperasi Menurut Calvert

   Calvert dalam bukunya The Law and Principles Of Cooperation memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi orang – orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesatuan untuk mencapai tujuan masing – masing”.

 

h. Definisi Koperasi Menurut ICA ( International Cooperation Allience )

    ICA dalam bukunya “The Cooperative Principles” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “ Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hokum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi”.

 

i. Definisi Koperasi Menurut Prof. Marvin, A. Schaars.

   Prof.Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University Of Wisconsin, Madison USA, memberikan definisi “A Coorperative is a business voluntary owned and controlled by is member patrons, and operated for them and by them an a non profit or cost basis”. Yang artinya, “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara suka rela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.

 

j. Definisi Koperasi Menurut Undang – undang Koperasi India

   Undang – undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui pada tahun 1912 memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang – orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi”.

 

 

TUJUAN KOPERASI

 

     Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  • Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

 

 

PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

 

Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik.

  • Prinsip pertama : keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa – jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, social, rasial, politik atau agama.

  • Prisip kedua : Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis

Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan – kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan –  keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil – wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota – anggota mempunyai hak – hak suara yang sama ( satu anggota, satu suara ), dan koperasi pada tingkatan – tingkatan lain juga di atur secara demokratis.

  • Prinsip ketiga : Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota – anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang – kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota – anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota – anggota membagi surplus – surplus untuk sesuatu atau tujuan – tujuan sebagai berikut :

* Pengembangan koperasi – koperasi mereka

* Kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang – kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi – bagi

* Pemberian manfaat kepada anggota – anggota sebanding dengan transaksi – transaksi mereka dengan koperasi

* Mendukung kegiatan – kegiatan yang disetujui oleh anggota

  • Prinsip keempat : Otonomi Dan Kebebasan

Koperasi – koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan – perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota – anggotanya. Koperasi – koperasi mengadakan kesepakatan –kesepakatan  dengan perkumpulan – perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber – sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan – persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota – anggota serta dipertahankannya ekonomi koperasi.

  • Prinsip kelima : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi – koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota – anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi – koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang – orang muda pemimpin – pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan – kemanfaatan kerjasama.

  • Prinsip keenam : Kerjasama diantara Koperasi

Koperasi – koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur – struktur local, nasional, regional, dan internasional.

  • Prinsip ketujuh : Kepedulian Terhadap Komunitas

Koperasi – koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasi – komunitas mereka melalui kebijakan – kebijakan yang disetujui oleh anggota – anggotanya.

Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

  1. Prinsip menurut Munkner

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

  • 7 variabel gagasan umum :
  1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( self-help based on solidarity )
  2. Demokrasi ( democracy )
  3. kekuatan modal tidak diutamakan ( neutaralited Capital )
  4. ekonomi ( Economy )
  5. Kebebasan ( Liberty )
  6. Keadilan ( Equity )
  7. Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education )
  • 12 Prinsip koperasi :
  1. Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership )
  2. Keanggotaan terbuka ( Open membership )
  3. Pengembangan anggota ( Member Promotion )
  4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( Identity of co-owners and customers )
  5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control)
  6. Koperasi sebagai kumpulan orang – orang ( Personal Cooperation)
  7. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi (Indivisible social capital)
  8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (Economic efficiency of the cooperative enterprise)
  9. Perkumpulan dengan sukarela ( Valuntarily association )
  10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in goal setting and the decision making)
  11. Pendistribusi yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (Fair and just distribution of economic result)
  12. Pendidikan anggota ( Member Education )

 

 

     2. Prinsip menurut Rochdale ( Equitable Pioner’s Rochdale )

         Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

  1. Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control )
  2. Keanggotaan yang terbuka ( Open membership )
  3. Bunga atas modal dibatasi ( a fixed or limited interest on capital )
  4. Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )
  5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading strictly on a cash basis )
  6. Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )
  7. Netral terhadap politik dan agama ( Political and religious neutrality )

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi :

  1. Pembelian barang secara tunai
  2. Harga jual sama dengan harga barang pasar setempat
  3. Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar
  4. Pemberian bunga atas modal dibatasi
  5. Keuntungan dibagi berdasarkan banyaknya pembelian
  6. Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social
  7. Keanggotaan terbuka untuk umum, netral terhadap agama dan politik

 

     3. Prinsip menurut Raiffeisen

         Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

  1. Swadaya
  2. Daerah kerja terbatas
  3. SHU untuk cadangan
  4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
  6. Usaha hanya kepada anggota
  7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal dengan bunga yang sangat rendah. Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W Raiffeisen adalah :

  1. Petani dibiasakan untuk menabung
  2. Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit
  3. Keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik
  4. Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah
  5. keuntungan bersih menjadi milik bersama

Koperasi ini menjadi kredit union dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.

 

     4. Prinsip menurut Schulze

         Untuk membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :

  1. Membeli saham untuk menjadi anggota
  2. Mengumpulkan modal dari penyambung yang mau memberikan uangnya sebagai modal
  3. Membatasi pinjaman untuk jangka pendek
  4. Menetapkan wilayah kerja diperkotaan
  5. Menggaji para pengurus
  6. Membagi keuntungan kepada para anggota

Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota ( urban ). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

  1. Swadaya
  2. SHU untuk cadanan dan untuk dibagikan kepada anggotanya
  3. Tanggung jawab anggota terbatas
  4. Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan
  5. . Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

     5. Prinsip menurut ICA ( International Cooperative Allience )           ICA ( International Cooperative alliance ) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi didunia.

Dalam BAB IV Undang – undang NO. 12 Tahun 1967 yang membahas asas dan sendi dasar koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong – royongan, sednagkan dalam sendi dasar koperasdi di antaranya dimasukan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut masing – masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semua ini oleh ICA dikelompokkan sebagai Cooperative Principles.

Sidang ICA pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip koperasi, dirinci sebagai berikut:

* Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat ( Open and voluntarily membership )

* Kepimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (Democratic control – one member one vote)

* Modal menerima bunag yang terbatas, itupun bila ada ( Limited interest of capital )

* SHU dibagi tiga :

1)      Sebagian untuk cadangan

2)      Sebagian untuk masyarakat

3)      Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing – masing

* Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (Promotion of Education)

* Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupu internasional (Intercooperative network)

 

     6. Prinsip menurut M.M Coady

M.M Coady mengembangkan bentuk koperasi dengan cara mengadakan pendidikan kepada orang yang telah dewasa. Lembaga pendidikan formal yang membantu mengembangkan koprasi tersebut adalah Coady International Institute di Kanada.

 

7. Prinsip – prinsip koperasi Indonesia

    * Menurut Undang – undang No.12 Yahun 1967

Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang – undang menyangkut perkoperasian, yaitu :

1)      Undang – undang No. 79 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi

2)      Undang – undang No. 14 Tahun 1965

3)      Undang – undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian

4)      Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut

  1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
  2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
  3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota
  4. Adanya pembatasan bunga atas modal
  5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
  6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  7. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri

* Menurut Undang – undang No. 25 Tahun 1992

Prinsip – prinsip menurut undang – undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia disebutkan prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

1)      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2)      Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3)      Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)

4)      Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas

5)      Kemandirian

6)      Pendidikan perkoperasian

7)      Kerjasama antar koperasi

 

 

 

 

 

1. Bentuk Organisasi dan Manajemen

    Menurut Hanel :

• Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

• Sub sistem koperasi :

  • individu (pemilik dan konsumen akhir)
  • Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
  • Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

    Menurut Ropke :

• Identifikasi Ciri Khusus

  • Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
  • Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
  • Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
  • Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

• Sub sistem

  • Anggota Koperasi
  • Badan Usaha Koperasi
  • Organisasi Koperasi

     Di Indonesia :

• Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

•Rapat Anggota,

• Wadah anggota untuk mengambil keputusan

• Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

  • Penetapan Anggaran Dasar
  • Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
  • Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
  • Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
  • Pengesahan pertanggung jawaban
  • Pembagian SHU
  • Penggabungan, pendirian dan peleburan
  1. Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel
    Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hokum
  2. Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke
    Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.
  3.  Bentuk organisasi di Indonesia
    Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

2. Hirarki Tanggung Jawab

    Pengurus

    Seseorang yang bertugas, Mengelola koperasi dan usahanya, Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi, Menyelenggaran Rapat Anggota, Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban, Maintenance daftar anggota dan pengurus, Wewenang, Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan, Meningkatkan peran koperasi

   Pengelola

   Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional, Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.

   Pengawas

   Adalah Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi
UU 25 Th. 1992 pasal 39:

  • Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
  • Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

3. Pola Manajemen Koperasi

    Pengertian Manajemen dan Perangkat Organisasi

• Definisi Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul “ The Cooperative Movement and some of its Problems” yang mengatakan bahwa :“Cooperation is an economic system with social content”.

• Artinya koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.

• Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti yang dapat kita lihat dalam:

• Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “one man one vote” dan “no voting by proxy”.
• Kesukarelaan dalam keanggotaan
• Menolong diri sendiri (self help)
• Persaudaraan/kekeluargaan (fraternity and unity)
• Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota.
• Pembagian sisa hasil usaha proporsional dengan jasa-jasanya.
• Definisi Manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdayasumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

• Menurut Prof. Ewell Paul Roy, Ph.D mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu:
a). Anggota
b). Pengurus
c). Manajer
d). Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan

• Sedangkan menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah:
Rapat Anggota
• Setiap anggota koperasi mempunyai hakdan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baaik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan:
• Anggaran dasar
• Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi
• Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan pengawas
• Rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
• PembagianSHU
• Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pengurus Koperasi
Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohn mdalam bukunya “The Board of Directions of Cooperatives” fungsi pengurus adalah:

• Pusat pengambil keputusan tertinggi
• Pemberi nasihat
• Pengawas atau orang yang dapat dipercaya
• Penjaga berkesinambungannya organisasi
• Simbol
Ropke J ( 1988 ) => Teori Tripartiet

Partisipasi Anggota yang efektif dipengaruhi oleh :
1. Kesesuaian antara Output program koperasi dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya
2. Permintaan anggota dengan keputusan – keputusan pelayanan koperasi
3. Tugas koperasi dengan kemampuan manajemen koperasi

Keberhasilan perkembangan koperasi ditentukan oleh 3 faktor , Yaitu :
a) Partisipasi anggota
b) Profesionalisme manajemen
c) Faktor Eksternal

 

Tingkat partisipasi anggota ditentukan oleh beberapa faktor , Yaitu :
a) Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi baik secara ekonomis maupun nonekonomis
b) Karakter dan/ atau motivasi individu baik secara utilitarian maupun normatif

Faktor Yg Mempengaruhi keberhasilan koperasi dan partisipasi anggota
Kondisi Lingk. (Alam Sosial dan Ekonomi) => Iklim Usaha => Perkembangan / Keberhasilan Koperasi <= Sarana Usaha & Manajemen => Manfaat Ekonomi & Manfaat Non Ekonomi =>
Partisipasi Anggota <= Karakter individu & manfaat ekonomi => Perkembangan / Keberhasilan Koperasi

Keadaan sosial dan ekonomi Individu anggota => Motivasi & Utilitarian Normatif
• Bentuk – bentuk partisipasi anggota menurut Hanel. A (1985) Adalah :
1. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pengawasan
2. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya
3. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang jasa koperasinya

Pendekatan Sistem pada Koperasi
• Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu:
– organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial (pendekatan sosiologi).
– perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar (pendekatan neo klasik).

Interprestasi dari Koperasi sebagai Sistem
• Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan
alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai Socio technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka, sistem ini
ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan.

Cooperative Combine
• Adalah sistem sosio teknis pada substansinya, sistem terbuka pada lingkungannya, sistem dasar target pada tugasnya dan sistem ekonomi pada penggunaan sumber-sumber.
Contoh : Cooperative Interprise Combine : Koperasi penyediaan alat pertanian, serba usaha, kerajinan, dan industri. Tugas usaha pada Sistem Komunikasi (BCS)

• The Businnes function Communication System (BCS) adalah sistem hubungan antara unit-unit usaha anggota dengan koperasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dari perusahaan koperasi untuk unit usaha anggotaa mengenai beberapa tugas perusahaan.
Sistem Komunikasi antar anggota (The Interpersonal Communication System (ICS)

• ICS adalah hubungan antara orang-orang yang berperan aktif dalam unit usaha anggota dengan koperasi yang berjalan.

• ICS meliputi pembentukan/terjadi sistem target dalam koperasi gabungan.
Sistem Informasi Manajemen

Anggota
• Koordinasi dari suatu sistem yang ada melicinkan jalannya Cooperative Combine (CC), koordinasi yang terjadi selalu lewat informasi dan dengan sendirinya membutuhkan informasi yang baik.
• Manajemen memberikan informasi pada anggota, informasi yang khusus untuk penganalisaan
hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal mungkin.
Dimensi struktural dari Cooperative Combine (CC)
• Konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar untuk pengembangaaan lebih lanjut.
• Sifat-sifat dari anggota : sifat dari orang atau anggota organisasi serta sudut pandang anggota.

• Intensitas kerjasama : semakin banyak anggota semakin tinggi intensitas kerjasama atau tugas manajemen.
• Distribusi kemampuan dalam menentukan target dan pengambilan keputusan.
• Formalisasi kerjasama, fleksibilitas kerjasama dalam jangka panjang dan dapat menerima dan menyesuaikan perubahan.
• Stabilitas kerjasama.
• Tingkat stabilitas dalam CC ditentukan oleh sifat anggota dalam soal motivasi, kebutuhan
bergabung dan lain-lain.

KESIMPULAN

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi terdiri dari 3 konsep yaitu koperasi barat, koperasi sosialis, koperasi berkembang. Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan factor ideology dan pandangan hidup (way of life) yang dianut oleh Negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis besar, ideology Negara-negara di dunia ini dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu : Liberalism / Kapitalisme, Sosialisme, Tidak termasuk liberalisme maupun sosialisme. 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Terus dengan kemanjuan zaman maka pada tahun 1896 di London terbentuklah  ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Pada tahun 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

 

DAFTAR REFRENSI

http://echadarmaputri.wordpress.com/2010/12/20/bentuk-organisasi-menurut-hanel-ropke-dan-di-indonesia/

http://jeyekvsdudul.blogspot.com/2010/12/hirarki-tanggung-jawab.html

http://lhantank.blogspot.com/2010/11/pola-manajemen-koperasi.html

http://candranopitasari.blogspot.com/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html

http://coecoesm.wordpress.com/2012/10/06/konsep-aliran-sejarah-koperasi/

http://arievaldo.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi/

By riyantobbs

TUGAS 4 PEREKONOMIAN INDONESIA

Potret Beranda Depan Indonesia

 

Daerah-daerah di kawasan perbatasan bak beranda depan negara karena disitulah pintu gerbang bagi masyarakat di negara tetangga dan dunia untuk memasuki negara kita, demikian pula sebaliknya. Semakin bagus dan menarik penataan beranda depan kita, semakin banyak orang tertarik masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, apabila jalan masuknya saja rusak atau bahkan tidak ada, belum lagi suasana di beranda itu terlihat tak terurus, menyeramkan, dan rawan, siapa yang bersedia berkunjung? 

Daerah-daerah perbatasan darat merupakan wilayah yang strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, daerah-daerah tersebut memiliki potensi ancaman bagi pertahanan dan keamanan NKRI. Di sisi lain, daerah-daerah perbatasan memiliki potensi pengembangan kerja sama dengan negara-negara tetangga, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Tak salah apabila daerah-daerah di kawasan perbatasan dianggap sebagai beranda depan negara. Istilah beranda depan bagi daerah-daerah perbatasan, yang kini tengah dipopulerkan oleh pemerintah, berarti bahwa daerah-daerah tersebut merupakan kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, kondisi daerah-daerah di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat, dapat menjadi tolok ukur kondisi suatu bangsa, layaknya kondisi beranda depan yang mencerminkan kondisi suatu rumah. 

Tamu asing yang mendatangi sebuah rumah pasti dapat menarik kesimpulan bagaimana kondisi di dalam rumah maupun karakter pemilik rumah melalui beranda rumahnya. Apabila beranda rumahnya terlihat berpagar rapi, bersih, dan asri, tamu tersebut akan senang berkunjung karena dapat menyimpulkan bahwa kondisi di dalam rumah pastilah semenarik dan senyaman berandanya. Pemilik rumah pun pastilah orang yang baik serta menyenangkan. Akan tetapi, apabila beranda rumahnya kotor, dipenuhi pagar berkawat duri, maupun tak tertata rapi, sang tamu jadi enggan, bahkan takut untuk melintas, apalagi masuk ke dalam rumah tersebut. Pemilik rumahnya juga akan dianggap sebagai orang yang tidak ramah dan tidak menyenangkan. Oleh karena itulah, penanganan dan pengembangan kawasan perbatasan, terutama perbatasan darat, hendaklah memakai pendekatan strategis dari kedua potensi tersebut. 

Di samping tetap menjaga fungsi ketahanan dan keamanan, pemerintah juga perlu mengembangkan fungsi ekonomi dan pariwisata di daerah-daerah perbatasan darat sehingga menarik warga negara tetangga maupun negara lainnya untuk mau berkunjung ke negara kita. Pembangunan dan ketersediaan prasarana dan sarana, khususnya infrastruktur jalan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, menjadi faktor penentu bagi pengembangan daerah-daerah di kawasan perbatasan. Tetapi fakta di lapangan masih menunjukkan kalau pembangunan  sarana dan prasarana dasar, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, di daerah-daerah perbatasan darat Indonesia masih belum memadai, terutama perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. 

Perbedaan yang sangat mencolok dapat dilihat dan dirasakan apabila kita berkendara menggunakan jalur nasional dari Pontianak ke Entikong menuju Kuching dan kembali dari Kuching menuju Entikong. Meskipun jalan Trans Kalimantan dari Pontianak ke Entikong saat ini jauh lebih baik dan sebagian besar telah beraspal, namun di sana-sini terdapat jalan-jalan yang ditambal sulam dan berlubang-lubang. Belum lagi masih ada ruas jalan, sekitar 32 km lebih, yang dalam tahap pengerasan, sehingga pengemudi yang melewatinya harus terlonjak-lonjak di dalam mobilnya. Sesampainya di Entikong, kita pun dapat menemukan banyak jalan-jalan poros yang masih berupa jalan tanah, kerikil, dan batu. Selain itu, terdapat ±50 jalan setapak dan berpuluh-puluh jalan tikus yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Apabila malam menjelang, Trans Kalimantan terselimuti pekatnya kegelapan malam karena fasilitas lampu jalan masih belum ada. Hanya lampu-lampu mobil dan sesekali sepeda motor yang jadi penerang para pengendara yang melintas. Padahal, jalan-jalan di Kalimantan tidak memiliki bahu jalan karena biasanya langsung berada di tepi tebing, jurang, ataupun sungai kecil, dan deretan rumah penduduk. 

Arkan Yamri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Perbatasan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan kepada Kiprah bahwa pembangunan yang paling diperlukan saat ini di kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah infrastruktur jalan. Meskipun jalan nasional (Trans Kalimantan) dan jalan poros sudah banyak dibangun, namun jalan yang menghubungkan kota-kota di Kalimantan tidak semua kondisinya dalam kondisi bagus. Arkan juga menyebutkan bahwa jarak dari jalan-jalan penghubung yang ada masih relatif jauh dan memutar. Ditambah  lagi dengan sarana transportasi yang belum memadai. 

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang ada di Malaysia. Perjalanan kami dari Entikong ke Kuching juga melewati jalan-jalan beraspal yang tambal sulam, namun tanpa ada satupun lubang. Jalan-jalannya mulus, lebar, memiliki bahu jalan, serta dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, penanda arah, dan lampu jalan yang terang benderang. Jalan-jalan poros yang menghubungkan jalan utama dengan perumahan penduduk sebagian besar sudah beraspal. 

Kiprah juga melihat bagaimana berbagai infrastruktur di perbatasan Malaysia telah terbangun dan tertata dengan baik. Pusat-pusat perdagangan serta tempat-tempat pariwisata di sana juga ditata dengan apik dan menarik. Berbeda dengan sebagian besar kecamatan yang berada di perbatasan Indonesia, semua distrik di Malaysia telah memiliki pasokan listrik dan air bersih sendiri. Dengan sendirinya, sarana komunikasi dan informasi seperti siaran televisi, radio, telepon, internet, maupun koran dapat terdistribusi dengan baik hingga ke desa-desa.

Seringnya terjadi kelangkaan persediaan gas elpiji dan sembako membuat hampir semua kebutuhan pokok warga Indonesia yang ada di perbatasan dipasok dari Malaysia. Bahkan akibat pembangunan sarana dan prasarana, seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan lain sebagainya, yang tidak merata, warga kita bersekolah maupun berobat ke Malaysia pun menjadi pemandangan biasa. Oleh karena itu, peredaran uang ringgit di Entikong misalnya jauh lebih besar dibandingkan rupiah karena mereka membeli barang-barang kebutuhan dasarnya ke Sarawak yang lebih mudah dan murah aksesnya. 

Kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi pintu gerbang perbatasan Indonesia di Kalimantan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasarnya yang memadai merupakan potret beranda depan negara kita. Pembukaan daerah perbatasan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga penduduk lokal dapat lebih sejahtera. Keberadaan daerah perbatasan darat merupakan beranda depan negara kita untuk dapat menarik turis, khususnya turis mancanegara dari tetangga sebelah, untuk datang berwisata sehingga meningkatkan devisa negara. Akan tetapi, apabila ketimpangan infrastruktur dan sarana serta prasarana tersebut masih terjadi di daerah-daerah yang sudah disentuh pembangunan, lalu bagaimana nasib daerah-daerah di kawasan perbatasan yang jalannya masih terputus dan wilayahnya masih terisolir? Hal ini patut mendapat perhatian dari semua instansi pemerintah, terutama pemerintah pusat, terutama terkait dengan rencana pembukaan PPLB Aruk dan Nanga Badau. Apakah dengan dibukanya PPLB Aruk dan PPLB Nangau Badau dalam waktu dekat ini sudah memadai sehingga benar-benar dapat menyejahterakan penduduk Indonesia yang berada di kawasan perbatasan ataukah perekonomian warga Malaysia yang justru akan meningkat karena warga negara kitalah yang berbondong-bondong berwisata ke Malaysia yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap dan infrastruktur yang lebih baik?

ANALISISNYA:

Dari artikel di atas saya dapat beri kesimpulan initinya pemerintah harus mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana yang baik di daerah perbatasan agar warga negara kita yang ada di perbatasan tidak keluar ke negara lain. Masalah ini jangan di tunda-tunda lagi. Sebab entar kalau di tunda terus malah warga yang ada di perbatasan pindah ke negara lain.sebenarnya potensi di wilayah perbatasan sangat banyak di antaranya bisa di jadikan tempat wisata.

 

Sumber: http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=297

By riyantobbs

Tugas 3 Perekonomian

Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan akan Rampung 2014

 

Pembangunan jalan Trans Kalimantan sebagai bagian dari proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), saat ini hampir rampung pengerjaannya. Dari total keseluruhan jalan sepanjang 3.188,10 km untuk lintas selatan, sekitar 2.000 km lebih jalan merupakan bagian dari MP3EI. Rencananya proyek ini akan rampung secara keseluruhan pada tahun 2014 mendatang.

Kondisi jalan mulai dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah sudah hampir selesai. Pengaspalan dan penyediaan bahu jalan pun sudah dilakukan. Di samping itu, di wilayah Kalimantan Barat, sekitar 44,4 km menjelang perbatasan Kalimantan Tengah, sudah terdapat jalan tanah dan bisa dilalui oleh kendaraan umum. Hal serupa pun terjadi mulai dari perbatasan Kalimantan Barat sampai sepanjang 22 km memasuki kawasan Kalimantan Tengah. Artinya, secara keseluruhan ada sekitar 66,4 km jalan yang belum dilakukan pengaspalan. Akibatnya, karena ruas jalan ini sudah mulai dipakai sebagai jalur transportasi umum, puluhan kendaraan besar dan kecil terpaksa harus melintas di jalan tanah yang becek dan licin. Jika dibiarkan berlarut-larut tentunya hal ini dapat merusak kondisi jalan yang sebelumnya sudah mulai ditata dan dilakukan pengerjaannya.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VII, Kementerian Pekerjaan Umum, Subagio, menuturkan hingga saat ini proyek pengerjaannya masih berlangsung. Subagio menyebutkan bahwa separuh dari total jalan yang belum diaspal tersebut akan rampung dalam tahun ini, sementara sisanya akan diselesaikan pada tahun 2013 mendatang. “Jika tidak ada kendala dan hambatan biaya, kita pastikan pada tahun 2013 ruas jalan untuk poros selatan akan rampung seluruhnya,” tambahnya.

Walaupun demikian, Trans Kalimantan sebagai penghubung kota-kota di Kalimantan belum dapat berfungsi maksimal jika tidak didukung dengan pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai-sungai besar yang ada, seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan Sungai Mahakam. Pasalnya meski dapat melaju mulus di wilayah darat, beberapa kota di sana masih harus dilalui dengan cara menyeberangi sungai yang ada dengan menggunakan jasa kapal feri. Para pengguna jalan terpaksa harus mengantre beberapa jam untuk menunggu giliran menaiki kapal feri.

Saat ini, jalan Trans Kalimantan lintas selatan yang melintasi Kalimantan Barat juga masih terputus oleh adanya sungai Kapuas yang lebarnya kira 1.143 m di wilayah Kecamatan Tayan. Sampai saat ini jalur transportasi di wilayah tersebut masih harus dilalui dengan menggunakan jasa feri. Terkait dengan itu, Subagio menyebutkan, “untuk menyempurnakan proyek pembangunan Trans Kalimantan, pihaknya akan membangun jembatan Tayan dengan panjang 1.420 m.”

Nantinya akan terdapat dua jembatan dengan panjang masing-masing 280 m dan 1.140 m. “Kedua jembatan tersebut nantinya akan melintasi pulau Tayan yang berada di tengah Sungai Kapuas,” ujarnya. Ia menambahkan, Jembatan Tayan akan menjadi jalur utama lintas selatan yang menghubungkan Kota Tayan dengan Paisak, Kabupaten Sanggau. Ia juga berharap, selain menjadi akses utama lintas selatan, jembatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat provinsi Kalimantan Barat khususnya di pulau tersebut.

Secara umum, pembangunan jembatan ini akan meningkatkan fungsi lintas selatan Kalimantan secara optimal. Selain itu, jembatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi darat yang akan mendukung pengembangan wilayah, perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Selain pembangunan jembatan besar ini, nantinya juga akan dilakukan pembangunan serta perbaikan puluhan jembatan kecil yang berfungsi untuk menyeberangi sungai dan rawa. Rencananya pembangunan jembatan secara keseluruhan akan rampung pada tahun 2014.

Kendala

Namun dalam pengerjaannya, proyek ini menemui beberapa kendala. Salah satu kendala utamanya adalah tidak sesuainya pencairan dana dengan apa yang dianggarkan. Menurut Subagio, karena proyek pengerjaan jalan ini merupakan bagian dari proyek pengerjaan jalan nasional sepanjang tahun 2010-2014, pihaknya diberi anggaran Rp 21,5 triliun untuk mengerjakan 6.363 km jalan nasional ditambah 3.000 km jalan strategis nasional. “Tapi kenyataannya dari tiap tahun ke tahun anggaran yang diberikan tidak mencapai apa yang diplafonkan,” ujarnya. Ia menyebutkan, proyek tersebut dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan jika alokasi dana dapat dipenuhi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Kendala lainnya adalah penggunaan jalan yang tidak disesuaikan dengan beban jalan. Menurut Subagio, beban jalan didesain untuk menanggung beban 8 ton, sedangkan kenyataan di lapangan banyak truk pengangkut barang yang membawa muatan hingga puluhan ton dan tidak menggunakan ban ganda. “Otomatis beban muatan akan bertumpu pada satu ban itu. Kondisi ini dapat mengurangi umur jalan kita,” papar Subagio. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dari instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Perhubungan untuk mengatur muatan kendaraan.

Menurut  pendapat saya seharusnya di buatkan jalan alternatif yang layak dulu agar dalam pengerjaannya tidak terganggu dan juga dalam masalah pembiayaan jalan juga seharusnya pemerintah daerah juga di libatkan agar hasilnya lebih baik dan selesai tepat waktu selain itu juga masalah truk yang bermuatan yang berlebih di beri sangsi  yang tegas apabila ketau dengan ini saya memberi kesimpulan semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerahnya harus solid jangan memberi kan birokrasi yang sulit bagi pemberong dan bagi pengguna jalan khususnya truk jangan mengangkut barang melebihi batas yang telah di tentukan agar jalannya tidak cepat rusak.

Sumber: http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=327

By riyantobbs